TERKINI$type=one$count=3

Terkini (10848)

Judicial Review UU PERS 40/1999 Tak Miliki Legal Standing, Harus Ditolak..!!

JAKARTA, RADARJAKARTA.NET —  Senin, 11 Oktober 2021, telah dilangsungkan Persidangan Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi Republik In...

JAKARTA, RADARJAKARTA.NET— 
Senin, 11 Oktober 2021, telah dilangsungkan Persidangan Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dalam perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021, perihal 
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU PERS 40/1999), 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). 

Permohonan Judicial Review UU PERS 40/1999 diajukan/dimohonkan oleh Heintje 
Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso selaku Para Pemohon 
melalui kuasanya pada Kantor Hukum Mustika Raja Law pada 12 Agustus 2021. 

Adapun pasal-pasal dalam UU PERS 40/1999 yang diuji-materikan sebagai berikut: 
A. Pasal 15 ayat (2) huruf f 
“Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 
memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di 
bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.” 
 B. Pasal 15 ayat (3) 
“Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini d
itetapkan dengan Keputusan Presiden".

Adapun p
ermohonan Para Pemohon dalam Petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk m
emutuskan, bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU PERS 40/1999 b
ertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Pada persidangan 11 Oktober 2021 tersebut, telah disampaikan dan dibacakan keterangan dari P
emeritah, selaku salah satu Termohon yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan I
nformatika dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadir juga Dewan Pers selaku 
Pihak Terkait, dan para perwakilan konstituen Dewan Pers. 

Terhadap Keterangan Pemerintah selaku salah satu Termohon, yang dibacakan oleh Direktur J
enderal Informasi dan Komunikasi, Usman Kansong, Dewan Pers menyampaikan penjelasan s
ebagai berikut : 
1. Pemerintah melalui Keterangan resminya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, d
engan komitmen yang kuat dan tegas, mengakui keberadaan Dewan Pers yang lahir 
melalui mandat dan amanat UU PERS 40/1999 hingga saat ini, yang telah 
melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana diamanatkan Pasal 15 UU PERS 
40/1999. Pemerintah dalam Keterangannya tegas menyampaikan bahwa : 
a. Para Pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-
tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers.
b. Para Pemohon Judicial Review tidak memiliki kerugian atas hak konstitusional b
erdasarkan UUD NRI 1945; 
c. Dalil Para Pemohon dalam Permohonan Judicial Review tidak jelas (obscuur libel); 
d. Implementasi Pasal 15 ayat (2) huruf f UU PERS 40/1999, berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers diterbitkan dalam b
entuk Peraturan Dewan Pers, hal tersebut lebih kepada konsensus di antara o
rganisasi-organisasi pers, agar terciptanya suatu peraturan-peraturan bidang pers 
yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers, sehingga tidak terdapat 
peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan bahkan 
justru bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang akan menyebabkan 
ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat 
terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat. 
e. Surat Ketua Dewan Pers yang ditujukan kepada pejabat institusi pemerintahan 
termasuk Menteri Kominfo dan para pimpinan perusahaan, yaitu Surat Nomor: 339
/DP/K/IV/2021 perihal Penyampaian Legitimasi Dewan Pers Terkait Adanya 
Kegiatan Plagiarisme dan Penyemu (Imposter) yang dilakukan oleh pihak lain 
secara tidak sah terhadap Penamaan dan Fungsi Dewan Pers tertanggal 28 April 
2021 mengartikan nampak nyata adanya upaya mendelegitimasi Dewan Pers yang 
hanya 1 (satu) entitas ini oleh pihak-pihak tertentu yang juga menginginkan b
erperan seperti Dewan Pers; 
f. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) UU PERS 40/1999 telah jelas memberikan 
nomenklatur “Dewan Pers” dan tidak ada nomenklatur-nomenklatur lainnya dalam P
asal 15 UU Pers, sehingga apabila Para Pemohon mendalilkan “organisasinya” 
bernama “Dewan Pers Indonesia” maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers 
Indonesia (“organisasi” atau “forum” dimana Para Pemohon menjadi anggotanya) 
tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden, dan 
tidak ditanggapinya permohonan penetapan Anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif yang melanggar Pasal 28D ayat 
(1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, melainkan suatu tindakan yang telah 
sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian Organisasi dan/atau forum yang 
menamakan dirinya Dewan Pers Indonesia bukanlah Dewan Pers sebagaimana di
atur dalam Pasal 15 UU PERS 40/1999; 
g. Pasal 15 ayat (5) UU PERS 40/1999 yang merujuk Pasal 15 ayat (3) UU PERS 
40/1999, perihal pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers oleh insan pers, s
esunggguhnya normanya telah mencerminkan suatu tindakan yang demokratis 
pada masing-masing organisasi sesuai lingkup kewenangannya. Dan Presiden b
ukanlah orang yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi Anggota D
ewan Pers, karena Anggota Dewan Pers telah dipilih oleh masing-masing 
organisasi yang menaungi setiap unsur dalam Pasal 15 ayat (3) UU PERS 40/1999; 
h. Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan judicial review ini t
idak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal s
tanding), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah 
Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011,
 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide P
utusan Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

2. Dewan Pers menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh insan pers,  termasuk konstituen Dewan Pers dan seluruh elemen masyarakat lainnya yang telah bersama-sama mengawal kemerdekaan pers dengan memberikan perhatian terhadap 
perkara permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi ini. 

3. Dewan Pers menegaskan, tetap dan selalu berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat UU PERS 40/1999 dalam rangka mengembangkan 
kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta bersama-sama 
konstituen Dewan Pers dan masyarakat sipil lainnya menjaga dan melawan adanya  upaya mendelegitimasi Dewan Pers dan UU PERS 40/1999 dari pihak manapun. 

4. Dewan Pers menegaskan bahwa berbagai peraturan-peraturan pers dibuat dan disusun 
oleh para konstituen, yang difasilitasi oleh Dewan Pers, secara keseluruhan memberikan 
pedoman dan standar yang diikuti oleh organisasi pers, baik organisasi wartawan 
maupun organisasai perusahaan pers. 
15. Dewan Pers menghimbau masyarakat insan pers dan elemen masyarakat lainnya agar 
 tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan adanya upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mediskreditkan Dewan Pers melalui segala cara dan segala 
saluran informasi apapun. Karena itu diharapkan selalu menguji dan memverifikasi 
 informasi tersebut kepada Dewan Pers dan perwakilan Konstituen Dewan Pers. 
6. Dewan Pers mengajak semua insan pers tetap menjaga Pers Indonesia sebagai salah 
satu pilar demokrasi, menjaga dan melawan terhadap upaya-upaya pelemahan kemerdekaan pers yang profesional dan bertanggungjawab yang terus menerus 
disempurnakan. 



(Rilis/ES)
Nama

Aceh,136,Aceh barat daya,1,Aceh besar,7,Aceh kab Simeuleu,1,Aceh Selatan,3,Aceh Singkil,8,Aceh Tamiang,42,Aceh tengah,110,Aceh tenggara,2,Aceh timur,7,Aceh Utara,3,Aharuddin,1,Ambon,1,Asahan,5,Babar parittiga,1,Badung Barat,1,Bagan batu,3,Bagan sapta permai,1,Bagan siapi-api,1,Bagan Sinembah,6,Baharkam,3,Bali,4,Balige,3,Balikpapan,3,Banda Aceh,67,BANDAR LAMPUNG,8,Bandar lampunh,1,bandung,73,Bandung barat,90,Bangka,154,Bangka barat,4,Bangka Belitung,24,Bangka selatan,1,BANGKINANG,2,Banjarnegara,2,Bantaeng,10,Banten,15,Banyuasin,2,Banyumas,13,banyuwangi,5,Baradatu,3,Barito Utara,1,Baru bara,1,Batam,3,Batang,72,Batu Bara,305,Batu bata,2,Batubara,378,Baturaja,1,Batusangkar,1,Baubau,1,Bekasi,108,Bekasi Terkini,1,Bekasi Terkini Daerah,1,Belawan,8,Belida Darat,1,Belimbing,1,Belinyu,13,Belopa,5,Belu,1,Bener meriah,1,Bener meriah,52,Bengkalis,5,Bengkulu,10,berita terkini,439,Bireuen,2,Bisnis,4,Blangkejeren,1,Blitar,8,Bnadung Barat,1,Bogor,89,Bojonegoro,2,Boyolali,4,Brebes,6,calang,1,ciamis,4,Cianjur,5,Cibinong,2,Cikampek,1,Cikarang,5,Cilegon,3,Cilengsi,1,cimahi,7,Cirebon,10,daera,1,Daerah,603,daerah Jakarta terkini,1,Daerah Terkini,214,daerah Terkini nasional,15,daerah Terkini nasional internasional,1,Dairi,1,Dangku,1,Deaerah,1,Deli serang,1,Demak,3,Denpasar,7,Depok,30,Desa Kuripan,1,Desa Ngempit,1,Distrik Kofiau,1,Donggala,2,DPRD Kab. Bekasi,13,DPRD Kota Bekasi,13,Dumai,631,Dunai,1,Duri,4,Ekonomi,84,Farrah,2,Gakalar,1,Garut,3,Gayo Lues,6,Gelumbang,1,Global,1,Gorontalo,1,Gowa,4,gresik,7,Grobogan,2,Gunung kidul,1,Gunung megang,11,Gunung Raja,2,Gunungsitoli,1,Halmahera,2,Hamparan Perak,1,Health info,1,Indramayu,7,Inhu,1,Internasional,33,jakarta,895,Jakarta Terkini daerah,3,jakrta radar jakarta.net,7,Jambi,47,Jateng,3,Jatim,2,Jawa timur,1,Jayapura,3,Jember,2,Jembrana,1,Jeneponto,2,JEPARA,4,Jetis,2,jombang,4,Kab,1,Kab Bandung,46,Kab Bekasi,2,Kab Tangerang,1,kab. bandung,9,Kab. bekas,1,Kab. Bekasi,35,Kab. Katingan,1,Kab. Semarang,2,Kab. Way kanan,1,Kab.Aceh Tengah,1,Kab.Bandung,7,Kab.Bangka,1,Kab.Barito Utara,1,Kab.Batang,1,Kab.Bekasi,89,Kab.Bener Meriah,1,Kab.Bogor,1,Kab.Bondowoso,1,Kab.Bungo,1,Kab.gayo Lues,1,Kab.Jeneponto,1,Kab.Jombang,1,Kab.Kampar,3,Kab.Karawang,1,Kab.Katingan,2,Kab.Kaur,10,Kab.lahat,1,Kab.Lampung Utara,1,Kab.landak,3,Kab.Lebak,2,Kab.Luwu,6,Kab.Madiun,2,Kab.Mamuju,4,Kab.Manggarai,1,Kab.Maros,1,Kab.Nganjuk,1,Kab.Ngawi,2,Kab.Nias,1,Kab.Pasuruan,3,Kab.Ponorogo,10,Kab.Raja Ampat,1,Kab.Serang,3,Kab.Sidoarjo,1,Kab.Simalungun,1,Kab.Sintang,1,Kab.Subang,1,Kab.Sukabumi,1,Kab.Tangerang,5,Kab.Tapanuli Selatan,1,Kab.tulang bawang,2,Kab.Wat kanan,1,Kab.Way kanan,34,Kaban. Bekasi,1,Kabarhakam,4,Kabupaten wajo,1,Kakimantan tengah,1,Kalideres,1,Kalimantan,8,Kalimantan barat,2,Kalimantan Tenga,1,Kalimantan tengah,708,Kalimantan tengah. Terkini,1,Kalimantan timur,2,Kalteng,2,Kampar,26,Kapuas hulu,1,karang wangi,1,Karawang,7,Karimun,1,Karo,1,Katingan,26,Katingan hilir,1,Katingan tengah,3,Kaur,14,Kebumen,1,Kec.Kuok,1,Kec.Paron,1,Kediri,49,Keerom,2,Kelekar,2,Kendal,68,Ketapang,2,klaten,6,Kota Bekasi,1,kota bumi,1,Kota pangkal pinang,1,Kota Pasuruan,1,Kota Sorong,1,Kota Tangerang,1,Kotabumi,2,Kotawaringin,1,Kotawaringin timur,2,Kotim,1,Kriminal,2,Kuala Kapas,1,Kuansing,1,kudus,1,Kuliner,4,Kutai Kartanegara,1,Labuan Bajo,1,Labuhan,4,Labuhan batu,10,Labuhan selatan,1,Labuhanbatu,159,Labuhanbatu raya,6,Labuhanbatu Selatan,3,Labuhanbatu Utara,7,Labuhanbatu. Terkini,1,Labura,13,Labusel,2,Laguboti,1,Lahar,2,Lahat,191,lamongan,2,Lamping utara,1,Lampung,30,Lampung barat,9,Lampung Selatan,18,Lampung Tengah,2,Lampung timur,2,Lampung Utara,236,Landak,20,Langkat,1,Langsa,1,Lebak,173,Lebak Banten,1,Lebak Selatan,2,Lembak,1,Lhokseumawe,2,Lhoksukon,1,Lhoksumawe,1,Linge,2,lingga,1,Lingko Lolok,1,Loksumawe,2,Lombo timur,1,Lombok tengah,1,Lubai,1,Lubai ulu,3,Lubuk Linggau,2,Lumanjang,1,Lutra,3,Luwu,9,Luwu utara,2,Madina,13,Madinah,1,Madiun,20,Madura,1,Magelang,6,Majalengka,3,Majene,4,Makasar,4,Makassar,108,Malaka,2,Malang,7,Malaysia,1,Maluku,15,Mamas,1,Mamasa,4,Mamuju,297,Mamuju tengah,2,Manado,2,Mandailing,1,Mandailing natal,2,Mandor,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,1,Manggarai timur,4,Manokwari,1,Marelan,1,Marina,2,Maros,2,Marsandi,1,Martapura,2,mataram,1,Mateng,78,Medan,54,Medium,2,Melawai,2,Melawi,15,Mempawa hulu,1,Menjalin,1,Merak,2,Meranti,1,Merauke,1,Mesuji,5,Meulaboh,1,Minahasa,1,Mojokerto,6,Morowali,1,Muara Enim,526,Muara enom,1,Muara Teweh,63,Muaratar,1,muaratara,8,Muba,1,Mukomuko,40,Muratara,382,Musi Banyuasin,1,Musi Rawas,1,Musi Rawas Utara,1,Myanmar,1,Nabire,1,Naga raya,1,Nagan,1,Nagan raya,18,Narsandi,1,Nasional,226,nasional Terkini,1,Nasionsl,1,National,1,Natuna,1,News,185,news maker,10,Ngabang,2,Nganjuk,10,Ngantuk,1,Ngawi,3,Ngrayun,1,Nias,1,NTB,1,Ogan Ilir,4,Ogan Komering,1,Oke timur,2,Oku,2,Oku Selatan,3,Oku timur,31,okutimur,1,Olahraga,1,Otomotif,54,Padang,1,Padang lawas,1,Padangsidimpuan,1,Pakpak Bharat,1,Palangkaraya,5,Palembang,191,Palembayan,1,Pali,5,Palopo,1,Palu,9,Paluta,1,Pandeglang,222,Pangkal,1,Pangkal pinang,11,Pangkalan Babat,1,Pangkep,1,Papua,9,Papua barat,3,parepare,1,Pariwisata,5,Pasang kayu,1,Pasangkayu,108,Pasuruan,19,Pati,1,Pekalongan,2,Pekanbaru,104,Pelelawan,1,Pemalang,32,Pemalang Terkini,1,Pematang Siantar,4,Pemkab Bekasi,16,Pemkot Bekasi,1,Pendidikan,21,Pengetahuan,1,Peristiwa,19,Pesawaran,30,Pide Tékini,1,Pilkada,2,polewali mandar,1,Polhukam,276,politik,5,Polman,13,Ponorogo,54,Pontianak,4,Popular,1,Porsea,1,Prabumulih,1,Pringsewu,1,probolinggo,4,Purwakarta,3,Purwokerto,2,Purworejo,1,radar jakarta.net,221,ragam,1,Raja Ampat,62,Rambang niru,3,Rantau Prapat,3,Rantau prapatan,1,Redelong,82,Redelung,1,regional,18,RIAU,8,Rokan hilir,7,Salatiga,2,Samarinda,2,Sambas,1,Samosir,1,Sampit,10,Samuda,1,Sanggau,1,Saumlaki,1,Sei rampah,2,Selayar,231,Selebriti,2,Semarang,27,Sengah temila,1,Sengkang,1,Serang,24,Serang Banten,1,Serdang Bedagai,28,Serdang berangan,1,Sergai,1,Seruyan,1,Siak,2,Siantar,2,Siborong-borong,1,Sidas,2,Sidikalang,1,Sidoarjo,18,Sidoharjo,1,Sigli,1,simalungun,54,Simeuleu,1,Singkawang,1,Sintang,2,Sipungguk,2,Sleman,4,Solo,5,Solok,1,solok selatan,1,Sopeng,1,Sorong,5,Sorong selatan,6,Subang,11,Subulussalam,1,Sukabumi,122,Sulawesi Barat,1,Sulawesi Selatan,4,Sulawesi tengah,2,Sulawesi tenggara,1,Sulsel,2,Sumatera Selatan,8,Sumatera Utara,2,Sumba barat daya,1,Sumbawa,3,Sumenep,4,Sumut,3,Sungai Rotan,1,Sungailiat,4,Surabaya,55,Surakarta,4,Takalar,81,Takengo,3,Takengom,2,Takengon,365,Takengon Terkini,1,Talang Padang,1,Tanah Jawa,1,tangerang,18,Tangerang Selatan,3,Tanggamus,1,Tanimbar,1,Tanjung agung,5,Tanjung Alai,3,Tanjung Enim,1,tanjungpinang,1,Tapanuli selatan,13,Tapsel,1,Taput,1,Tasikmalaya,20,Tebo,4,Technology,90,Teekini,1,Tegal,1,Temanggung,2,Tengah,1,Ter,1,Terk,1,Terkait,1,Terkini,10848,Terkini Bekasi Daerah,2,Terkini Bekasi Jakarta Nasional,1,Terkini Daerah,102,terkini daerah Jakarta,5,Terkini Daerah Nasional,1,Terkini Jakarta,3,Terkini Opini,1,terkini⁴,1,Terkni,1,Tkengon,1,Toba,3,Tobadak,1,tokyo,2,Toraja,1,Tulang Bawang,7,Tulang bawang barat,1,Tulungagung,2,Twekini,2,Waisai,13,Wajo,1,Way kanan,248,way kanan Lampung,1,Waykanan,1,Wisata,1,wonogiri,1,Wonosobo,1,Wotgalih,1,Yogyakarta,16,
ltr
item
radarjakarta.net: Judicial Review UU PERS 40/1999 Tak Miliki Legal Standing, Harus Ditolak..!!
Judicial Review UU PERS 40/1999 Tak Miliki Legal Standing, Harus Ditolak..!!
https://lh3.googleusercontent.com/-VIycv9oSN04/YWpO1dLR2GI/AAAAAAAAxyI/Bmr8wLCIDVYisLmwUjsDzZzXK_entInUQCLcBGAsYHQ/s1600/1634356946290840-0.png
https://lh3.googleusercontent.com/-VIycv9oSN04/YWpO1dLR2GI/AAAAAAAAxyI/Bmr8wLCIDVYisLmwUjsDzZzXK_entInUQCLcBGAsYHQ/s72-c/1634356946290840-0.png
radarjakarta.net
http://www.radarjakarta.net/2021/10/judicial-review-uu-pers-401999-tak.html
http://www.radarjakarta.net/
http://www.radarjakarta.net/
http://www.radarjakarta.net/2021/10/judicial-review-uu-pers-401999-tak.html
true
648782575313724783
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy