TERKINI$type=one$count=3

Terkini (10942)

KPK Seharusnya Dilibatkan Dalam Kasus Asabri.

Jakarta, Radar Jakarta.net- Sidang kasus tindak pidana korupsi PT Asabri (Persero) sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta...


Jakarta, Radar Jakarta.net-

Sidang kasus tindak pidana korupsi PT Asabri (Persero) sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Majelis Hakim yang digawangi IG Eko Purwanto ini menyidangkan delapan terdakwa sekaligus. 
Adapun delapan terdakwa tersebut yakni, Direktur Utama (Dirut) Asabri periode 2011- Maret 2016, Rachmat Damiri. Dirut Asabri periode Maret 2016-Juli 2020, Sonny Widjaya. Direktur Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019, Hari Setianto dan Direktur PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro. Kemudian Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra, Heru Hidayat, Dirut PT Prima Jaringan, Lukman Purnomosidi, Dirut Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo, dan Direktur Keuangan Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014, Bachtiar Effendi.
Presidium Gerakan Reformasi Politik (Garpol), Andrianto, mengkritisi cara kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani korupsi di perusahaan pelat merah ini.
Menurutnya, seharusnya BPK tidak jalan sendiri, semestinya bersinergi dengan lembaga yang berwenang dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, kasus Asabri ditengarai melibatkan orang yang punya 'power besar' di negeri ini.
"Publik dari awal menginginkan KPK menangani peristiwa korupsi Asabri ini. Kalau yang operasionalnya oke Kejagung yang nanganin, tapi kalau level die hard dan teknis makernya, karena dalam kasus korupsi Asabri ini, ada tiga pihak yang terlibat yakni, perencana, pelaksana dan penikmat," kata Andrianto yang juga merupakan Aktivis 98 ketika dihubungi, Senin (27/9/2021).
Menurut hematnya, Kejagung hanya 'menggaruk' level pelaksana dan penikmat. Sedangkan perencanaannya (die hard) tidak tersentuh. Karena mustahil dalam kasus korupsi yang mencapai Rp 22,788 triliun (hasil audit BPK) ini tidak melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan sebagai aktor intelektual.
"Gak mungkin tidak melibatkan die hard atau aktor intelektual apalagi yang terjadi sistem keuangan kita kan hancur banget. Kalau levelnya cuman miliaran itu mungkin saja (pelakunya para terdakwa korupsi Asabri). Pembobolan Asabri dan Jiwasraya memang dilakukan oleh sebuah sindikat, memang canggih. Tapi kan uang yang digarong adalah uang yang besar gak mungkin kalau cuman tipe individu yang bisa menggarong sebanyak itu. Menurut hemat saya gak masuk akal. Ini melibatkan kekuasaan," jelas Andri.
Untuk menggaruk aktor intelektual (die hard) korupsi PT Asabri sekali lagi, kata Andri, harus diambil alih KPK. Jika tidak, kata dia, dikhawatirkan kasus Asabri tidak tuntas, dan hanya sampai level pelaksana saja.
"Agak mencurigakan. Harusnya kan ada,kesepakatan MoU (nota kesepahaman) bahwa penanganan korupsi harus melibatkan KPK sebagai extraordinary. Di situlah KPK berdiri, kalau gak ada extraordinary maka Kejagung dan kepolisian aja yang ada kasus korupsinya," lanjut Andri.
Dari gelagat Kejagung dalam kasus ini, ada kesan bahwa mereka defense (pembela) seolah - olah kasus Asabri adalah perkara mereka.
"Kalau hemat saya KPK sebenarnya mau masuk juga dalam perkara ini cuman gak bisa Kejagung gak mau memberikan. Pertanyaan kita kenapa Kejagung punya atasan lagi. Ini harus dikejar terus karena ini menyangkut kelompok pelaku utamanya orang yang punya kekuasaan," ujar Andri.
Terlebih lagi, bahwa dana yang diselewengkan ini merupakan dana prajurit TNI yang dipotong sekitar Rp 4 persen setiap bulan sebagai premi asuransi reksadana.
"Ini menyangkut uang prajurit TNI yang cape - cape, yang level bawah, kalau Jenderalnya kan pake asuransi yang lain dan itu kan potong wajib dari prajurit garda terdepan penjagaan NKRI," katanya.

-Majelis Hakim Tendensius.
Kejanggalan lain terlihat dari formasi Majelis Hakim Asabri yang juga menangani Jiwasraya. Adapun Majelis Hakim diketuai IG Eko Purwanto, dan anggota Rosmina, Saifuddin Zuhri, Ali Mutharom, dan Mulyono Dwi Purwanto. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan? Kemudian sikap majelis hakim yang terkesan tendensius dan arogan terhadap terdakwa di persidangan semakin mempertegas kecurigaan publik.
" Ketua majelis hakim tidak memberi kesempatan pada Penasehat Hukum (PH) untuk mengungkap fakta di persidangan, ada apa?," ujar salah satu PH terdakwa Asabri.
Sehingga muncul perlawanan dari PH untuk melakukan petisi kepada Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Damis, agar formasi majelis hakim Asabri diubah. Tak hanya itu, majelis hakim menggabungkan sidang 8 terdakwa. Hal ini tentu menjadi tidak efisien.
Kuasa hukum Benny Tjokrosaputro, Fajar Gora keberatan bila para terdakwa disidang secara bersamaan karena nomor perkara delapan terdakwa berbeda. "Artinya perbuatan yang didakwakan kepada masing-masing terdakwa juga berbeda," kata Fajar kepada wartawan Jumat (17/9/2021) dikutip dari detiknews.
Menurutnya aneh, jika perkara tersebut diperiksa secara bersamaan. Bahkan, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini juga hanya satu.Selain itu, jika perkara tersebut digabungkan maka akan memakan waktu sangat lama dan bisa berpengaruh terhadap putusan hakim. 
"Mungkin saja, karena terlalu lelah maka bisa saja berpengaruh tidak saja pada majelis hakim, tapi juga saksi, dan penasehat hukum para terdakwa," katanya.
Ia pun membandingkan dengan kasus manajer investasi Jiwasraya yang disidangkan secara terpisah.
"Di mana ada 13 terdakwa namun banyak majelis hakim yang menyidangkan, sehingga sidang dapat dilakukan secara terpisah dan efektif," katanya.
Senada Kuasa Hukum Heru Hidayat, Kresna Hutauruk juga menyebutkan bahwa keberatan yang disampaikan oleh para kuasa hukum bukanlah untuk membuat kericuhan namun bagian dari usaha membela hak-hak para terdakwa.
"Alasan kami untuk menolak sidang bersamaan sangat jelas, yang pertama sebagaimana diketahui berkas perkara 8 terdakwa dilimpahkan ke pengadilan secara terpisah sehingga ada 8 nomor perkara," ujar Kresna.
Pakar Kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyarankan sidang Asabri dilakukan secara terpisah mengingat kasus berbeda-beda setiap terdakwa.
"Ini lebih baik dipisahkan sesuai dengan porsi karena kasusnya khan beda-beda, tidak bisa dijadikan satu. Terlebih ini kasus berat, kasus korupsi triliunan," ujar Trubus ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (24/9/2021).
Menurut dia, jangan pengadilan terpisah diharapkan pembuktiannya lebih valid dan juga saksi-saksi yang dihadirkan lebih leluasa dalam memberikan kesaksian.
"Karena per kasusnya juga berbeda. Berkaca dari kasus 13 manajer investasi di Jiwasraya memang harus dipisahkan, tidak bisa dengan cara disatukan seperti itu, nanti hakimnya tidak fokus, jadi putusannya kurang akurat," ujarnya.
Menurut dia, pembuktian merupakan tahapan yang paling berat, memerlukan bukti-bukti yang valid dan akurat, serta tenaga dan pemikiran tidak sedikit.
"Jadi ini harus terpisah secara sendiri-sendiri dan diproses sesuai dengan UU yang ada, alat bukti yang ada, semuanya harus fight," kata dia.

Benarkah Majelis Hakim Tidak Diintervensi?
Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto menegaskan, bahwa Majelis Hakim kasus Asabri tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Hal ini ia sampaikan usai pembacaan putusan sela di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (6/9/2021).
Apapun putusan Majelis Hakim dalam perkara ini, baik putusan terhadap eksepsi yang sudah dibacakan tadi, ataupun tindakan-tindakan berikutnya seperti penetapan dan sebagainya, disini Majelis Hakim tidak didasarkan pada suatu intervensi ataupun pemberian, apa pun juga bentuknya," ujar Eko.
Eko menyampaikan pihaknya bersih dan tidak menerima intervensi dalam tiap keputusan. "Jadi majelis hakim disini clean. Kami tidak menerima apapun, tidak mendapat intervensi apa pun untuk memutus suatu perkara. Jangan sampai nanti kemudian ada,anggapan-anggapan miring kepada majelis hakim, ini perlu saya tekankan," pungkasnya dikutip dari mediaindonesia.com.
"Tidak patut mengatakan bahwa,majelis hakim diintervensi ataupun pemberian, apa pun juga bentuknya, justru itu patut dicurigai bahwa kalau statement seperti itu tuh berarti dia pernah menerima. Kalau memang prinsipnya tidak boleh menerima tidak usah diomongin, karena aturannya memang tidak boleh menerima," kata Mudzakir.
Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini memberikan contoh," Tapi kalau dia boleh menerima kan saya menerima tapi jumlahnya sekian, kan kalimatnya begitu, tapi kalau enggak terima. Ya sama, saya tidak akan merampok kan enggak boleh, jadi kan enggak boleh diomongin, yang boleh ajakan yang diomongin," pungkasnya.

Reporter: Andi Abdul Razak B.Wahiduddin.
Editor: Ra Ja.net/redaksi.
Nama

Aceh,137,Aceh barat daya,1,Aceh besar,7,Aceh kab Simeuleu,1,Aceh Selatan,3,Aceh Singkil,12,Aceh Tamiang,42,Aceh tengah,110,Aceh tenggara,2,Aceh timur,7,Aceh Utara,3,Aharuddin,1,Ambon,1,Asahan,5,Babar parittiga,1,Badung Barat,1,Bagan batu,3,Bagan sapta permai,1,Bagan siapi-api,1,Bagan Sinembah,6,Baharkam,3,Bali,4,Balige,3,Balikpapan,3,Banda Aceh,67,BANDAR LAMPUNG,8,Bandar lampunh,1,bandung,73,Bandung barat,90,Bangka,160,Bangka barat,4,Bangka Belitung,24,Bangka selatan,1,BANGKINANG,2,Banjarnegara,2,Bantaeng,10,Banten,15,Banyuasin,2,Banyumas,13,banyuwangi,5,Baradatu,3,Barito Utara,1,Baru bara,1,Batam,3,Batang,72,Batu Bara,307,Batu bata,2,Batubara,378,Baturaja,1,Batusangkar,1,Baubau,1,Bekasi,108,Bekasi Terkini,1,Bekasi Terkini Daerah,1,Belawan,8,Belida Darat,1,Belimbing,1,Belinyu,14,Belopa,5,Belu,1,Bener meriah,1,Bener meriah,52,Bengkalis,5,Bengkulu,10,berita terkini,439,Bireuen,2,Bisnis,4,Blangkejeren,1,Blitar,8,Bnadung Barat,1,Bogor,89,Bojonegoro,2,Boyolali,4,Brebes,6,calang,1,ciamis,4,Cianjur,5,Cibinong,2,Cikampek,1,Cikarang,5,Cilegon,3,Cilengsi,1,cimahi,7,Cirebon,10,daera,1,Daerah,647,daerah Jakarta terkini,1,Daerah Terkini,214,daerah Terkini nasional,15,daerah Terkini nasional internasional,1,Dairi,1,Dangku,1,Deaerah,1,Deli serang,1,Demak,3,Denpasar,7,Depok,30,Desa Kuripan,1,Desa Ngempit,1,Distrik Kofiau,1,Donggala,2,DPRD Kab. Bekasi,13,DPRD Kota Bekasi,13,Dumai,635,Dunai,1,Duri,4,Ekonomi,84,Farrah,2,Gakalar,1,Garut,3,Gayo Lues,6,Gelumbang,1,Global,1,Gorontalo,1,Gowa,4,gresik,7,Grobogan,2,Gunung kidul,1,Gunung megang,11,Gunung Raja,2,Gunungsitoli,1,Halmahera,2,Hamparan Perak,1,Health info,1,Indramayu,7,Inhu,1,Internasional,33,jakarta,895,Jakarta Terkini daerah,3,jakrta radar jakarta.net,7,Jambi,47,Jateng,3,Jatim,2,Jawa timur,1,Jayapura,3,Jember,2,Jembrana,1,Jeneponto,2,JEPARA,4,Jetis,2,jombang,4,Kab,1,Kab Bandung,46,Kab Bekasi,2,Kab Tangerang,1,kab. bandung,9,Kab. bekas,1,Kab. Bekasi,35,Kab. Katingan,1,Kab. Semarang,2,Kab. Way kanan,1,Kab.Aceh Tengah,1,Kab.Bandung,7,Kab.Bangka,1,Kab.Barito Utara,1,Kab.Batang,1,Kab.Bekasi,89,Kab.Bener Meriah,1,Kab.Bogor,1,Kab.Bondowoso,1,Kab.Bungo,1,Kab.gayo Lues,1,Kab.Jeneponto,1,Kab.Jombang,1,Kab.Kampar,3,Kab.Karawang,1,Kab.Katingan,2,Kab.Kaur,10,Kab.lahat,1,Kab.Lampung Utara,1,Kab.landak,3,Kab.Lebak,2,Kab.Luwu,6,Kab.Madiun,2,Kab.Mamuju,4,Kab.Manggarai,1,Kab.Maros,1,Kab.Nganjuk,1,Kab.Ngawi,2,Kab.Nias,1,Kab.Pasuruan,3,Kab.Ponorogo,10,Kab.Raja Ampat,1,Kab.Serang,3,Kab.Sidoarjo,1,Kab.Simalungun,1,Kab.Sintang,1,Kab.Subang,1,Kab.Sukabumi,1,Kab.Tangerang,5,Kab.Tapanuli Selatan,1,Kab.tulang bawang,2,Kab.Wat kanan,1,Kab.Way kanan,34,Kaban. Bekasi,1,Kabarhakam,4,Kabupaten wajo,1,Kakimantan tengah,1,Kalideres,1,Kalimantan,8,Kalimantan barat,2,Kalimantan Tenga,1,Kalimantan tengah,708,Kalimantan tengah. Terkini,1,Kalimantan timur,2,Kalteng,2,Kampar,26,Kapuas hulu,1,karang wangi,1,Karawang,7,Karimun,1,Karo,1,Katingan,26,Katingan hilir,1,Katingan tengah,3,Kaur,14,Kebumen,1,Kec.Kuok,1,Kec.Paron,1,Kediri,50,Keerom,2,Kelekar,2,Kendal,68,Ketapang,2,klaten,6,Kota Bekasi,1,kota bumi,1,Kota pangkal pinang,1,Kota Pasuruan,1,Kota Sorong,1,Kota Tangerang,1,Kotabumi,2,Kotawaringin,1,Kotawaringin timur,2,Kotim,1,Kriminal,2,Kuala Behe,1,Kuala Kapas,1,Kuansing,1,kudus,1,Kuliner,4,Kutai Kartanegara,1,Labuan Bajo,1,Labuhan,4,Labuhan batu,10,Labuhan selatan,1,Labuhanbatu,161,Labuhanbatu raya,6,Labuhanbatu Selatan,3,Labuhanbatu Utara,7,Labuhanbatu. Terkini,1,Labura,13,Labusel,2,Laguboti,1,Lahar,2,Lahat,192,lamongan,2,Lamping utara,1,Lampung,30,Lampung barat,9,Lampung Selatan,18,Lampung Tengah,2,Lampung timur,2,Lampung Utara,238,Landak,25,Langkat,1,Langsa,1,Lebak,173,Lebak Banten,1,Lebak Selatan,2,Lembak,1,Lhoeksumawe,1,Lhokseumawe,2,Lhoksukon,1,Lhoksumawe,2,Lige,1,Linge,2,lingga,1,Lingko Lolok,1,Loksumawe,2,Lombo timur,1,Lombok tengah,1,Lubai,1,Lubai ulu,3,Lubuk Linggau,2,Lumanjang,1,Lutra,3,Luwu,9,Luwu utara,2,Madina,13,Madinah,1,Madiun,20,Madura,1,Magelang,6,Majalengka,3,Majene,4,Makasar,4,Makassar,108,Malaka,2,Malang,7,Malaysia,1,Maluku,15,Mamas,1,Mamasa,4,Mamuju,298,Mamuju tengah,2,Manado,2,Mandailing,1,Mandailing natal,2,Mandor,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,1,Manggarai timur,4,Manokwari,1,Marelan,1,Marina,2,Maros,2,Marsandi,1,Martapura,2,mataram,1,Mateng,79,Medan,54,Medium,2,Melawai,2,Melawi,15,Mempawa hulu,1,Menjalin,1,Merak,2,Meranti,1,Merauke,1,Mesuji,5,Meulaboh,1,Minahasa,1,Mojokerto,6,Morowali,1,Muara Enim,527,Muara enom,1,Muara Teweh,63,Muaratar,1,muaratara,8,Muba,1,Mukomuko,40,Muratara,382,Musi Banyuasin,1,Musi Rawas,1,Musi Rawas Utara,1,Myanmar,1,Nabire,1,Naga raya,1,Nagan,1,Nagan raya,18,Narsandi,1,Nasional,226,nasional Terkini,1,Nasionsl,1,National,1,Natuna,1,News,185,news maker,10,Ngabang,2,Nganjuk,10,Ngantuk,1,Ngawi,3,Ngrayun,1,Nias,1,NTB,1,Ogan Ilir,5,Ogan Komering,1,Oke timur,2,Oku,2,Oku Selatan,3,Oku timur,31,okutimur,1,Olahraga,1,Otomotif,54,Padang,1,Padang lawas,1,Padangsidimpuan,1,Pakpak Bharat,1,Palangkaraya,5,Palembang,193,Palembayan,1,Pali,5,Palopo,1,Palu,9,Paluta,1,Pandeglang,222,Pangkal,1,Pangkal pinang,13,Pangkalan Babat,1,Pangkep,1,Papua,9,Papua barat,3,parepare,1,Pariwisata,5,Pasang kayu,1,Pasangkayu,108,Pasuruan,19,Pati,1,Pekalongan,2,Pekanbaru,104,Pelelawan,1,Pemalang,32,Pemalang Terkini,1,Pematang Siantar,4,Pemkab Bekasi,16,Pemkot Bekasi,1,Pendidikan,21,Pengetahuan,1,Peristiwa,19,Pesawaran,33,Pide Tékini,1,Pilkada,2,polewali mandar,1,Polhukam,276,politik,5,Polman,13,Ponorogo,54,Pontianak,4,Popular,1,Porsea,1,Prabumulih,1,Pringsewu,1,probolinggo,4,Purwakarta,3,Purwokerto,2,Purworejo,1,radar jakarta.net,223,ragam,1,Raja Ampat,64,Rambang niru,3,Rantau Prapat,3,Rantau prapatan,1,Redelong,82,Redelung,1,regional,18,RIAU,8,Rokan hilir,7,Salatiga,2,Samarinda,2,Sambas,1,Samosir,1,Sampit,10,Samuda,1,Sanggau,1,Saumlaki,1,Sei rampah,2,Selayar,231,Selebriti,2,Semarang,27,Sengah temila,1,Sengkang,1,Serang,24,Serang Banten,1,Serdang Bedagai,28,Serdang berangan,1,Sergai,2,Seruyan,1,Siak,2,Siantar,2,Siborong-borong,1,Sidas,2,Sidikalang,1,Sidoarjo,18,Sidoharjo,1,Sigli,1,simalungun,54,Simeuleu,1,Singkawang,1,Sintang,2,Sipungguk,2,Sleman,4,Solo,5,Solok,1,solok selatan,1,Sopeng,1,Sorong,5,Sorong selatan,6,Subang,11,Subulussalam,1,Sukabumi,122,Sulawesi Barat,1,Sulawesi Selatan,4,Sulawesi tengah,2,Sulawesi tenggara,1,Sulsel,2,Sumatera Selatan,8,Sumatera Utara,2,Sumba barat daya,1,Sumbawa,3,Sumenep,4,Sumut,3,Sungai Rotan,1,Sungailiat,4,Surabaya,55,Surakarta,4,Takalar,81,Takengo,3,Takengom,2,Takengon,368,Takengon Terkini,1,Talang Padang,1,Tanah Jawa,1,tangerang,18,Tangerang Selatan,3,Tanggamus,1,Tanimbar,1,Tanjung agung,5,Tanjung Alai,3,Tanjung Enim,1,tanjungpinang,1,Tapanuli selatan,13,Tapsel,1,Taput,1,Tasikmalaya,20,Tebo,4,Technology,90,Teekini,1,Tegal,1,Temanggung,2,Tengah,1,Ter,1,Terk,1,Terkait,1,Terkini,10942,Terkini Bekasi Daerah,2,Terkini Bekasi Jakarta Nasional,1,Terkini Daerah,102,terkini daerah Jakarta,5,Terkini Daerah Nasional,1,Terkini Jakarta,3,Terkini Opini,1,terkini⁴,1,Terkni,1,Tkengon,1,Toba,3,Tobadak,1,tokyo,2,Toraja,1,Tulang Bawang,7,Tulang bawang barat,1,Tulungagung,2,Twekini,2,Waisai,13,Wajo,1,Way kanan,249,way kanan Lampung,1,Waykanan,1,Wisata,1,wonogiri,1,Wonosobo,1,Wotgalih,1,Yogyakarta,17,
ltr
item
radarjakarta.net: KPK Seharusnya Dilibatkan Dalam Kasus Asabri.
KPK Seharusnya Dilibatkan Dalam Kasus Asabri.
https://lh3.googleusercontent.com/-r9BJzaUR_70/YVLkUNcoM2I/AAAAAAAAwB8/V80OM5E7XuY9lScBj115T2guB8ZV0e04wCLcBGAsYHQ/s1600/1632822348670995-0.png
https://lh3.googleusercontent.com/-r9BJzaUR_70/YVLkUNcoM2I/AAAAAAAAwB8/V80OM5E7XuY9lScBj115T2guB8ZV0e04wCLcBGAsYHQ/s72-c/1632822348670995-0.png
radarjakarta.net
http://www.radarjakarta.net/2021/09/kpk-seharusnya-dilibatkan-dalam-kasus.html
http://www.radarjakarta.net/
http://www.radarjakarta.net/
http://www.radarjakarta.net/2021/09/kpk-seharusnya-dilibatkan-dalam-kasus.html
true
648782575313724783
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy