TERKINI$type=one$count=3

Terkini (6178)

KRPI : UU Cipta Kerja Cacat Hukum

JAKARTA, Radar Jakarta.net Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Sehing...

JAKARTA, Radar Jakarta.net
Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Sehingga, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan UU Ciptaker. Pasalnya, sewaktu masih Draft RUU, tidak membuka ruang publik dalam penyusunannya.

Sekretaris Jenderal KRPI, Saepul Tavip mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), tentang pembatalan pengesahan UU Ciptaker.

"Kami akan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, jika pemerintah memaksakan mengundangkan UU Cipta Kerja," ujarnya dalam keterangan rilis, yang diterima wartawan.

Ia mengatakan, RUU Cipta Kerja adalah RUU inisiatif pemerintah. Draft disusun Pemerintah di bawah komando Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Metode yang digunakan Omnibuslaw berdampak pada setidaknya 79 UU eksisting dan tambahan substansi terkait pembentukan Lembaga Penjamin Investasi.

"Sejak digagas oleh Menko Perekonomian, RUU ini menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk pekerja, karena dianggap tidak membuka ruang publik dalam penyusunan RUU," kata dia.

"Namun, Pemerintah dan DPR memutuskan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja, dalam forum Panja yang terdiri dari Pemerintah dan Baleg DPR RI," tambahnya.

Dikatakan dia, penolakan dari berbagai pihak “diredam” dengan janji akan membuka ruang, untuk memberi masukan secara terbuka, dalam proses pembahasan. Beberapa perwakilan masyarakat memang diberi kesempatan, kendati demikian, sulit untuk menyampaikan gagasan.

"Ruang publik yang dijanjikan terindikasi hanya sebagai kamuflase, agar terkesan telah memenuhi Pasal 96 UU No. 12 tahun 2011, yang mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan suatu undang-undang," bebernya.

Tavip sapaan akrabnya, juga sangat menyesalkan, berbagai usulan masyarakat seperti angin lalu, meskipun argumentasi filosofis, juridis, maupun sosiologis yang disampaikan berbagai pihak jauh lebih kuat. Karena bernafaskan konstitusi UUD 1945, ketimbang muatan Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja yang dibuat Pemerintah.

Disampaikan dia, saat Paripurna DPR RI, RUU Cipta Kerja disahkan sebagai undang-undang, pada Senin (5/10/2020), ajaibnya terindikasi kuat bahwa sesungguhnya tidak ada draft final, yang dibawa ke Paripurna.

Apalagi, hingga Selasa (6/10) dari Pemerintah maupun DPR RI, tidak menyampaikan kepada publik, soal materi UU Ciptaker yang diputuskan di Paripurna.

"Sama dengan lapisan masyarakat lainnya, KRPI hanya mendapatkan draft yang “katanya” draft final RUU Cipta Kerja dan “katanya” dibagikan ke media oleh salah satu pimpinan Baleg DPR RI," ujarnya.

"Pertanyaan dasar!. Apakah suatu RUU disahkan sebagai UU tanpa ada draft final?," sambungnya dengan nada pertanyaan sindiran.

Tavip menambahkan, jika draft yang “katanya” draft final RUU Cipta Kerja dan sudah beredar benar adanya. Pihaknya juga mempertanyakan, klaster ketenagakerjaan, yang berisi draft final berbeda dengan keputusan rapat panja RUU Cipta Kerja, pada Minggu, (27/9/2020) di Hotel Swissbell Tangerang.

KRPI pun memberikan catatan dengan contoh indikasi "Sabotase" keputusan Panja, terhadap klaster ketenagakerjaan:

- Pasal 59 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pasal 66 tentang alih daya (outsourcing).
Putusan Panja: Kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Katanya" draft final: Syarat PKWT maksimal 3 tahun dihapus dan hanya ada sekali perpanjangan PKWT, outsourcing tanpa batasan, berlaku bagi jenis pekerjaan apapun (core dan non core), yang di UU Nomor 13 Tahun 2003 jelas batasannya.

Bunyi pasal tersebut jelas bernuansa kental semangat fleksibilitas, yang memastikan penurunan perlindungan terhadap pekerja, pekerja semakin rentan dilanggar hak-hak normatifnya, seperti upah minimum (termasuk upah lembur) dan jaminan sosial.

- Catatan lain bahaya klaster ketenagakerjaan “yang katanya draft final RUU Cipta Kerja” yang selanjutnya disahkan menjadi UU Cipta Kerja terkait:

Pasal 88C tentang pengaturan upah minimum Provinsi menjadi wajib ditetapkan oleh Gubernur, sementara upah minimum Kabupaten/Kota menjadi dapat ditetapkan Bupati/Walikota. Frasa dapat berarti tidak wajib lagi sebagaimana diamanatkan dalam UU 13/2003.

KRPI menilai perubahan substansi tersebut berpotensi mereduksi nilai upah, sehingga mengancam penurunan kesejahteraan dan daya beli pekerja.

Pasal 151 dan Pasal 151A tentang prosedur dan mekanisme PHK yang lebih dilonggarkan, serta kompensasi PHK yang direduksi dengan dihilangkannya ketentuan 15% uang penggantian hak, dihapuskannya ketentuan tentang alasan dan perhitungan kompensasi PHK di berbagai pasal di UU Nomor 13 Tahun 2003, yang selanjutnya akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Pengaturan ini menunjukkan proses menurunkan tingkat perlindungan pekerja ketika mengalami PHK. Praktek easy hiring, easy firing yang membahayakan keberlangsungan bekerja bai pekerja Indonesia.

Pasal 42 sampai Pasal 49 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) lebih longgar. Pengaturan ini menunjukkan sikap tidak berpihak pada penciptaan lapangan kerja, bagi rakyat Indonesia dan melemahkan perlindungan terhadap pekerja Indonesia.

Pasal 77 tentang jam kerja lembur yang lebih panjang. Hal ini akan berpotensi buruk terhadap eksploitasi tenaga buruh/pekerja dan kesehatan mereka.

Pasal 46A dan 82 tentang tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah. Pengaturan ini juga berpotensi menurunkan imbal hasil JHT buruh/pekerja saat diatur lebih lanjut dalam PP.

Dengan demikian, draft yang “katanya draft final RUU Cipta Kerja”, yang artinya “katanya telah menjadi UU cipta Kerja” terindikasi kuat cacat hukum, cacat formil dan materil, yang bertentangan dengan UUD 1945 dan TAP MPR XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.

Apalagi, tidak berpihak dan tidak melindungi pada Pekerja/Buruh Indonesia, serta tidak menjamin terciptanya lapangan kerja yang layak bagi rakyat Indonesia.

COMMENTS

Nama

Aceh,47,Aceh kab Simeuleu,1,Aceh Selatan,2,Aceh Singkil,6,Aceh Tamiang,42,Aceh tengah,71,Aceh tenggara,2,Aceh timur,5,Aceh Utara,3,Ambon,1,Asahan,3,Badung Barat,1,Bagan batu,1,Bagan siapi-api,1,Bagan Sinembah,3,Baharkam,3,Bali,2,Balige,3,Balikpapan,2,Banda Aceh,5,BANDAR LAMPUNG,2,bandung,65,Bandung barat,78,Bangka,10,Bangka Belitung,4,BANGKINANG,1,Banjarnegara,1,Bantaeng,10,Banten,13,Banyumas,13,banyuwangi,3,Barito Utara,1,Batam,2,Batang,71,Batu Bara,61,Batu bata,1,Batubara,234,Baturaja,1,Batusangkar,1,Bekasi,94,Bekasi Terkini,1,Bekasi Terkini Daerah,1,Belawan,3,Belopa,5,Bener meriah,1,Bener meriah,25,Bengkalis,1,Bengkulu,10,berita terkini,439,Bireuen,1,Bisnis,4,Blangkejeren,1,Blitar,2,Bnadung Barat,1,Bogor,12,Bojonegoro,1,Boyolali,1,Brebes,5,calang,1,ciamis,3,Cianjur,4,Cibinong,1,Cikampek,1,Cikarang,5,Cilegon,2,Cilengsi,1,cimahi,7,Cirebon,10,daera,1,Daerah,264,daerah Jakarta terkini,1,Daerah Terkini,193,daerah Terkini nasional,14,daerah Terkini nasional internasional,1,Dairi,1,Dangku,1,Demak,3,Denpasar,5,Depok,28,Desa Kuripan,1,Desa Ngempit,1,Donggala,2,DPRD Kab. Bekasi,13,DPRD Kota Bekasi,13,Dumai,296,Dunai,1,Ekonomi,84,Garut,3,Gayo Lues,6,Global,1,Gorontalo,1,Gowa,1,gresik,6,Grobogan,2,Gunung kidul,1,Gunung megang,5,Gunung Raja,2,Gunungsitoli,1,Hamparan Perak,1,Health info,1,Indramayu,3,Inhu,1,Internasional,32,jakarta,693,Jakarta Terkini daerah,3,jakrta radar jakarta.net,7,Jambi,35,Jateng,2,Jawa timur,1,Jayapura,2,Jember,2,Jembrana,1,Jeneponto,2,JEPARA,4,Jetis,2,jombang,3,Kab,1,Kab Bandung,46,Kab Bekasi,2,Kab Tangerang,1,kab. bandung,9,Kab. bekas,1,Kab. Bekasi,35,Kab. Katingan,1,Kab. Semarang,2,Kab. Way kanan,1,Kab.Aceh Tengah,1,Kab.Bandung,6,Kab.Barito Utara,1,Kab.Batang,1,Kab.Bekasi,87,Kab.Bener Meriah,1,Kab.Bogor,1,Kab.Bondowoso,1,Kab.gayo Lues,1,Kab.Jeneponto,1,Kab.Jombang,1,Kab.Kampar,3,Kab.Karawang,1,Kab.Katingan,2,Kab.Kaur,10,Kab.lahat,1,Kab.Lampung Utara,1,Kab.Lebak,2,Kab.Luwu,5,Kab.Madiun,2,Kab.Mamuju,4,Kab.Manggarai,1,Kab.Maros,1,Kab.Nganjuk,1,Kab.Ngawi,2,Kab.Pasuruan,3,Kab.Ponorogo,10,Kab.Raja Ampat,1,Kab.Serang,3,Kab.Sidoarjo,1,Kab.Simalungun,1,Kab.Sintang,1,Kab.Subang,1,Kab.Tangerang,4,Kab.Tapanuli Selatan,1,Kab.Wat kanan,1,Kab.Way kanan,34,Kaban. Bekasi,1,Kabarhakam,4,Kalideres,1,Kalimantan,5,Kalimantan tengah,333,Kalimantan timur,2,Kalteng,1,Kampar,23,karang wangi,1,Karawang,7,Karimun,1,Karo,1,Katingan,25,Katingan hilir,1,Katingan tengah,3,Kaur,14,Kebumen,1,Kec.Kuok,1,Kec.Paron,1,Kediri,1,Keerom,2,Kendal,68,klaten,1,Kota Pasuruan,1,Kota Sorong,1,Kota Tangerang,1,Kuala Kapas,1,Kuansing,1,kudus,1,Kuliner,4,Kutai Kartanegara,1,Labuan Bajo,1,Labuhan,4,Labuhan batu,7,Labuhanbatu,48,Labuhanbatu Selatan,2,Labuhanbatu Utara,6,Laguboti,1,Lahar,2,Lahat,120,lamongan,1,Lampung,24,Lampung barat,8,Lampung Selatan,3,Lampung Tengah,1,Lampung Utara,115,Langsa,1,Lebak,131,Lebak Banten,1,Lhokseumawe,1,Lhoksukon,1,lingga,1,Lingko Lolok,1,Loksumawe,2,Lombo timur,1,Lombok tengah,1,Lubai,1,Lubai ulu,1,Lubuk Linggau,2,Lumanjang,1,Lutra,2,Luwu,9,Madiun,20,Madura,1,Magelang,5,Majalengka,2,Majene,2,Makassar,82,Malaka,1,Malang,4,Maluku,11,Mamuju,109,Mamuju tengah,2,Manado,2,Manggarai,5,Manggarai Barat,1,Manggarai timur,4,Marelan,1,Maros,1,Marsandi,1,Martapura,2,mataram,1,Mateng,12,Medan,18,Medium,2,Merak,1,Merauke,1,Meulaboh,1,Minahasa,1,Mojokerto,6,Muara Enim,368,Muara Teweh,58,Muaratar,1,muaratara,8,Mukomuko,40,Muratara,372,Musi Rawas,1,Musi Rawas Utara,1,Nabire,1,Narsandi,1,Nasional,207,nasional Terkini,1,Natuna,1,News,185,news maker,10,Nganjuk,5,Ngawi,3,Ngrayun,1,Ogan Ilir,1,Oke timur,2,Oku timur,31,okutimur,1,Olahraga,1,Otomotif,53,Padang,1,Pakpak Bharat,1,Palangkaraya,4,Palembang,41,Palembayan,1,Pali,5,Palu,8,Paluta,1,Pandeglang,166,Pangkalan Babat,1,Papua,3,parepare,1,Pariwisata,5,Pasang kayu,1,Pasangkayu,94,Pasuruan,13,Pekanbaru,32,Pelelawan,1,Pemalang,7,Pematang Siantar,2,Pemkab Bekasi,16,Pemkot Bekasi,1,Pendidikan,21,Pengetahuan,1,Peristiwa,19,Pilkada,2,polewali mandar,1,Polhukam,276,politik,5,Polman,1,Ponorogo,54,Pontianak,2,Porsea,1,Pringsewu,1,probolinggo,4,Purwakarta,2,Purwokerto,1,Purworejo,1,radar jakarta.net,216,ragam,1,Raja Ampat,6,Redelong,2,regional,18,RIAU,6,Rokan hilir,4,Salatiga,1,Samosir,1,Sampit,4,Saumlaki,1,Selayar,231,Selebriti,2,Semarang,22,Serang,18,Serang Banten,1,Serdang Bedagai,1,Siantar,1,Siborong-borong,1,Sidoarjo,18,Sidoharjo,1,simalungun,19,Simeuleu,1,Sipungguk,2,Sleman,4,Solo,3,solok selatan,1,Sopeng,1,Sorong,2,Subang,11,Sukabumi,91,Sulawesi Barat,1,Sulawesi Selatan,4,Sulawesi tenggara,1,Sulsel,2,Sumatera Selatan,8,Sumatera Utara,1,Sumba barat daya,1,Sumbawa,2,Surabaya,27,Surakarta,2,Takengon,107,Talang Padang,1,Tanah Jawa,1,tangerang,11,Tangerang Selatan,2,Tanggamus,1,Tanjung agung,2,Tanjung Alai,3,Tanjung Enim,1,tanjungpinang,1,Taput,1,Tasikmalaya,15,Technology,90,Tegal,1,Temanggung,2,Tengah,1,Terk,1,Terkait,1,Terkini,6178,Terkini Bekasi Daerah,2,Terkini Bekasi Jakarta Nasional,1,Terkini Daerah,102,terkini daerah Jakarta,5,Terkini Daerah Nasional,1,Terkini Jakarta,3,Terkini Opini,1,Tkengon,1,Tobadak,1,tokyo,2,Waisai,6,Way kanan,91,way kanan Lampung,1,wonogiri,1,Wonosobo,1,Yogyakarta,15,
ltr
item
radarjakarta.net: KRPI : UU Cipta Kerja Cacat Hukum
KRPI : UU Cipta Kerja Cacat Hukum
https://lh3.googleusercontent.com/-eDi_CFLfyKU/X31Pq61HvRI/AAAAAAAAQV4/_NjZuE1D1p8bvUbvzhu74s4DFw6fyzXZQCLcBGAsYHQ/s1600/1602047911891556-0.png
https://lh3.googleusercontent.com/-eDi_CFLfyKU/X31Pq61HvRI/AAAAAAAAQV4/_NjZuE1D1p8bvUbvzhu74s4DFw6fyzXZQCLcBGAsYHQ/s72-c/1602047911891556-0.png
radarjakarta.net
http://www.radarjakarta.net/2020/10/krpi-uu-cipta-kerja-cacat-hukum.html
http://www.radarjakarta.net/
http://www.radarjakarta.net/
http://www.radarjakarta.net/2020/10/krpi-uu-cipta-kerja-cacat-hukum.html
true
648782575313724783
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy